SUMATERA BARAT — Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait fasilitas mewah menyerupai apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuai kecaman keras.
Ketua umum kontras RI, M. Batubara, meradang. Ia menilai temuan tersebut mencoreng rasa keadilan masyarakat apabila benar terdapat warga binaan tertentu yang mendapatkan fasilitas istimewa karena kemampuan finansial.
Menurut M. Batubara, lembaga pemasyarakatan semestinya menjadi tempat menjalani hukuman sekaligus pembinaan, bukan ruang eksklusif yang memungkinkan orang tertentu tetap menikmati kemewahan di balik jeruji.
“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin orang yang sedang menjalani hukuman justru bisa mendapatkan fasilitas seperti apartemen? Kalau benar fasilitas itu diberikan kepada tahanan atau narapidana yang memiliki uang, maka ini adalah persoalan serius dalam penegakan hukum,” tegas M. Batubara.
Sorotan tersebut muncul setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026. Dalam sidak itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar di kawasan belakang lapas yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Sejumlah ruangan dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas hingga perlengkapan memasak. Ombudsman menyebut fasilitas tersebut memiliki standar yang menyerupai apartemen.
Tidak berhenti di sana. Ombudsman juga menemukan sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga merupakan warga binaan berada secara terpisah di kawasan tersebut. Identitas dan status seluruh orang yang ditemukan belum dipastikan oleh Ombudsman.
“Jangan Sampai Penjara Jadi Hotel bagi Orang Berduit”
M. Batubara menilai persoalan tersebut jauh lebih serius daripada sekadar keberadaan bangunan dengan fasilitas mewah.
Jika nantinya terbukti ada pemberian fasilitas khusus berdasarkan kemampuan membayar, menurut dia, persoalannya menyentuh prinsip paling mendasar dalam penegakan hukum: persamaan perlakuan di hadapan hukum.
“Bagaimana efek jera bisa muncul kalau orang yang sudah dijatuhi hukuman masih bisa hidup nyaman, memiliki fasilitas seperti di luar lapas, bahkan diduga bisa mendapatkan pelayanan khusus?” ujarnya.
Ia mempertanyakan tujuan pemasyarakatan apabila sebagian warga binaan dapat memperoleh kenyamanan yang jauh berbeda dibandingkan warga binaan lainnya.
“Jangan sampai penjara berubah menjadi hotel bagi mereka yang punya uang. Kalau ada warga binaan yang bisa membeli kenyamanan, sementara warga binaan lainnya harus menjalani kehidupan dengan fasilitas terbatas, maka prinsip persamaan perlakuan di dalam lapas patut dipertanyakan,” ucap M. Batubara.
Menurutnya, hukuman kehilangan makna apabila kondisi di dalam lapas justru dapat dibuat nyaman melalui akses, kekuasaan, atau uang.
Bukan Sekadar Bongkar Bangunan
Ombudsman sebelumnya meminta agar fasilitas khusus tersebut segera dibongkar dan menyatakan akan melakukan sidak lanjutan dalam waktu kurang dari satu bulan. Ombudsman juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Cibinong.
Namun, M. Batubara mengingatkan agar persoalan tidak berhenti pada pembongkaran fisik.
“Jangan hanya bangunannya yang dibongkar. Kalau memang ada praktik jual beli fasilitas di dalam lapas, maka mekanisme dan pihak yang terlibat juga harus diperiksa. Kalau ada uang yang mengalir, telusuri uangnya. Jangan berhenti pada pembongkaran fisik,” tegasnya.
Ia meminta aparat mengusut secara transparan siapa yang membangun fasilitas tersebut, siapa yang memiliki kewenangan atas penggunaannya, siapa yang menempatinya, serta apakah terdapat transaksi atau pungutan untuk memperoleh fasilitas tersebut.
Desakan itu relevan dengan keterangan Ombudsman yang menyebut adanya dugaan komersialisasi. Anggota Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan wawancara dengan salah seorang penghuni yang mengaku membayar untuk menempati rumah tersebut. Namun, nominal pembayaran belum disebutkan dan dugaan tersebut masih akan didalami.
Ditjenpas: Masih Didalami
Di tengah sorotan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan penjelasan bahwa bangunan yang disebut Ombudsman menyerupai apartemen merupakan bagian dari kawasan asimilasi dan disebut sebagai rumah dinas jabatan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman, termasuk mengenai dugaan bangunan tersebut disewakan kepada warga binaan. Ia menegaskan belum ingin mengambil kesimpulan sebelum pemeriksaan selesai.
Dirjenpas Mashudi juga menyatakan tim telah turun ke lokasi untuk mengecek langsung temuan Ombudsman. Menurut penjelasan Ditjenpas, kawasan tersebut memiliki rumah dinas serta fasilitas asimilasi.
Artinya, hingga saat ini terdapat dua hal yang harus dibedakan : keberadaan bangunan dan fasilitas yang memang ditemukan Ombudsman, serta dugaan bahwa fasilitas tersebut dikomersialkan atau diberikan secara khusus kepada warga binaan tertentu. Bagian kedua masih membutuhkan pembuktian dan pendalaman.
“Jangan Ada Kasta di Dalam Penjara”
M. Batubara menilai justru pada titik inilah pengawasan harus diperkuat.
“Kalau orang yang punya uang bisa mendapatkan perlakuan berbeda di dalam lapas, lalu di mana rasa keadilannya? Jangan sampai hukum hanya keras kepada orang yang tidak punya uang, tetapi menjadi lunak ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan finansial,” ujarnya.
Ia juga meminta dugaan keterlibatan oknum petugas tidak ditutup-tutupi apabila nantinya ditemukan bukti.
“Kalau ternyata ada petugas yang bermain, jangan hanya diberikan teguran administratif. Harus ada pemeriksaan yang transparan dan penindakan sesuai hukum apabila ditemukan pelanggaran. Sebab, integritas sistem pemasyarakatan dipertaruhkan,” katanya.
M. Batubara menegaskan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai fasilitas tersebut.
Menurutnya, publik bukan hanya perlu mengetahui apakah bangunan itu resmi atau tidak, tetapi juga harus mendapatkan jawaban mengenai siapa yang berhak menggunakan fasilitas tersebut, berdasarkan aturan apa, dan apakah ada warga binaan yang membayar untuk mendapatkan perlakuan khusus.
“Penjara seharusnya tidak mengenal kasta. Orang yang sedang menjalani hukuman harus diperlakukan sesuai aturan, bukan berdasarkan tebal-tipisnya dompet,” tegasnya.
Temuan ini juga semakin menjadi perhatian karena Ombudsman menyebut timnya sempat mengalami hambatan ketika hendak melakukan pemeriksaan di kawasan lapas. Pada sidak kedua, Ombudsman mengaku terjadi cekcok dan aksi saling dorong sebelum tim dapat masuk ke sejumlah area yang diperiksa. Ombudsman menyebut sidak pada Juli 2026 sebelumnya juga tidak mendapatkan akses pemeriksaan.
Bagi M. Batubara, rangkaian persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk membuka pengelolaan lapas secara lebih transparan.
“Kalau penjara saja bisa menjadi tempat membeli kenyamanan, lalu apa makna hukuman itu sendiri? Ini yang harus dijawab secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kini publik menunggu hasil pendalaman Ditjenpas dan tindak lanjut Ombudsman. Jika dugaan fasilitas khusus dan komersialisasi tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas soal bangunan mewah, melainkan menyangkut integritas tata kelola pemasyarakatan dan kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan.
