PASAMAN – Libastimenews.com
Proyek pembangunan brikes di Daerah Irigasi (DI) Panti Rao, Kabupaten Pasaman, kini menjadi buah bibir sekaligus sorotan tajam publik. Program bernilai miliaran rupiah yang seharusnya menopang kesejahteraan petani, justru menimbulkan tanda tanya besar: transparansi minim, mutu diragukan, hingga dampak langsung pada lahan produktif masyarakat.
Jawaban Normatif, Publik Kecewa
Saat dimintai klarifikasi, Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, ST, MT, hanya melempar jawaban singkat:
> “Ya bang, siap. Saya urutkan ya, makasih.” katanya melalui pesan singkat WhatsApp (9/9).
Sayangnya, pernyataan normatif itu tidak pernah ditindaklanjuti dengan penjelasan konkret. Lebih mengejutkan lagi, Ilham Frizen, selaku PPK Irigasi Panti Rao, justru menyampaikan pernyataan menutup ruang konfirmasi:
> “Saya kira karena berita sudah terbit, nggak perlu lagi jawaban dari kami, pak.”
Sikap demikian seolah menegaskan bahwa keterbukaan publik bukanlah prioritas. Padahal, dana yang digunakan jelas bersumber dari rakyat dan dampaknya langsung menghantam petani.
Enam Pertanyaan Tajam yang Tak Terjawab
Hingga berita ini diturunkan, setidaknya ada enam pertanyaan krusial yang masih menggantung tanpa jawaban:
1. Transparansi Proyek
Mengapa papan informasi resmi proyek absen di lapangan? Regulasi tegas mewajibkan publikasi agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
2. Spesifikasi Teknis & Mutu Konstruksi
Laporan lapangan menunjukkan adanya retakan dan pengerjaan rapuh. Bagaimana mekanisme quality control dijalankan?
3. Pengawasan & Tanggung Jawab Kontraktor
Jika kontraktor terbukti melanggar spesifikasi, apakah sanksi tegas—blacklist atau pemutusan kontrak—akan dijalankan?
4. Dampak Sosial & Ekonomi
Ratusan hektar sawah terancam gagal panen akibat aliran irigasi terhenti. Apakah solusi keberlanjutan sudah dipikirkan sejak perencanaan?
5. Akuntabilitas Anggaran
Publik berhak tahu berapa nilai kontrak, sumber pembiayaan (APBN, APBD, DAK), serta status pencairan termin meski mutu dipertanyakan.
6. Komitmen Keadilan Sosial
Apakah proyek ini benar-benar berpihak pada petani atau sekadar formalitas serapan anggaran?
Kritik untuk Perbaikan, Bukan Serangan
Berbagai kalangan—LSM, akademisi, hingga pemerhati kebijakan publik—sepakat: persoalan ini terlalu serius untuk ditutup-tutupi. Kritik keras yang dilayangkan bukan upaya menjatuhkan, melainkan upaya menyelamatkan hak petani sekaligus menjaga kredibilitas pemerintah.
Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan adalah harga mati dalam setiap proyek infrastruktur. Tanpa itu, DI Panti Rao tidak akan tercatat sebagai fasilitas penopang pangan rakyat, melainkan sebagai monumen lemahnya komitmen pemerintah terhadap kepentingan publik.
(Ismil Husni Lubis)
Editor ; Libastimenews.com
