JAKARTA — Ketua Umum Kontras RI, M. Batubara, mengapresiasi langkah Komisi XIII DPR RI yang mendalami dugaan adanya fasilitas mewah dan perlakuan khusus terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.
Menurut M. Batubara, langkah DPR meminta penjelasan dari jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun pihak Lapas Cibinong merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan parlemen, terlebih persoalan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat.
Hal itu disampaikan M. Batubara pada Senin (28/09/2026) di Kantor Bareskrim Media Group miliknya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi ataupun penonaktifan sejumlah pejabat. Dugaan adanya fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu, menurutnya, perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran aturan, penyalahgunaan kewenangan, maupun kemungkinan adanya praktik pemberian imbalan untuk memperoleh perlakuan berbeda.
DPR Diminta Kawal hingga Tuntas
M. Batubara menyampaikan apresiasi kepada Komisi XIII DPR RI yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada DPR, khususnya Komisi XIII, yang telah mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan persoalan ini berlalu begitu saja. Ini menyangkut rasa keadilan masyarakat dan marwah sistem pemasyarakatan kita,” ujar M. Batubara.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang mengenai bagaimana fasilitas yang menjadi sorotan tersebut bisa berada di dalam lapas dan siapa saja pihak yang mengetahui maupun bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa kemampuan ekonomi seseorang dapat memengaruhi perlakuan yang diterimanya selama menjalani masa pidana.
“Jangan sampai berkembang anggapan di tengah masyarakat bahwa di dalam lapas, orang yang punya uang banyak bisa mendapatkan kemewahan, fasilitas khusus, atau perlakuan istimewa. Kalau itu benar terjadi, ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut keadilan dan kredibilitas penegakan hukum,” tegasnya.
Jangan Berhenti pada Pemeriksaan Administratif
M. Batubara menilai pemeriksaan harus diarahkan untuk mengungkap keseluruhan proses, bukan hanya mencari pihak yang bertanggung jawab secara administratif.
Ia mempertanyakan bagaimana fasilitas tersebut dapat tersedia, siapa yang memberikan kewenangan, siapa yang mengetahui, siapa yang menggunakan, serta apakah terdapat transaksi atau imbalan tertentu.
“Yang harus dicari bukan hanya siapa yang memindahkan sofa, AC atau barang lainnya. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana fasilitas tersebut bisa ada, siapa yang memberikan kewenangan, siapa yang mengetahui, siapa yang menikmati, dan apakah ada transaksi atau imbalan di balik fasilitas tersebut,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang memiliki informasi diperiksa secara profesional berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kontras Minta Dugaan Diusut sampai ke Akar
M. Batubara mengatakan Kontras RI mendukung proses pemeriksaan terhadap dugaan fasilitas khusus tersebut apabila memang terdapat indikasi pelanggaran.
“Usut sampai ke akarnya. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak. Kalau ada pihak yang memberikan uang untuk mendapatkan fasilitas khusus, telusuri. Kalau ada jaringan yang memungkinkan praktik seperti ini berlangsung, bongkar. Jangan hanya berhenti pada level administratif,” tegasnya.
Ia menilai dugaan perlakuan khusus berdasarkan kemampuan ekonomi merupakan persoalan serius apabila nantinya dapat dibuktikan melalui proses pemeriksaan.
Menurutnya, seluruh warga binaan harus mendapatkan hak dan perlakuan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan latar belakang ekonomi.
“Jangan sampai orang yang tidak punya uang menjalani hukuman dengan segala keterbatasan, sementara mereka yang memiliki uang justru dapat menikmati fasilitas seperti di luar lapas. Ini yang harus dijawab secara terbuka,” ujarnya.
Evaluasi Tidak Hanya di Lapas Cibinong
Lebih jauh, M. Batubara meminta persoalan yang muncul di Lapas Cibinong dijadikan momentum untuk mengevaluasi tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas.
Ia meminta apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kelemahan sistem, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap satu lapas.
“Jangan hanya Cibinong. Kalau memang ditemukan kelemahan sistem, periksa juga lapas-lapas lainnya. Pastikan tidak ada praktik jual beli fasilitas, perlakuan khusus, atau bentuk diskriminasi terhadap warga binaan,” katanya.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali muncul di tempat lain.
Ia menegaskan bahwa seluruh warga binaan harus diperlakukan berdasarkan aturan yang sama.
“Tidak boleh ada hukum kelas atas dan hukum kelas bawah di dalam penjara. Tidak boleh ada fasilitas VIP hanya karena seseorang punya uang. Negara harus hadir memastikan semua warga binaan diperlakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kontras Dukung Transparansi
M. Batubara menambahkan, Kontras RI mendukung langkah DPR dan instansi terkait untuk mengusut persoalan tersebut secara transparan dan profesional.
Ia berharap proses pengawasan tetap berjalan meskipun perhatian publik terhadap kasus tersebut nantinya menurun.
“Kontras RI mendukung pengusutan secara terbuka dan profesional. Kami berharap DPR terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Rakyat membutuhkan jawaban yang jelas, bukan sekadar klarifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan.
“Kalau ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Kalau ada penyalahgunaan kekuasaan, harus ditindak. Dan kalau ada dugaan permainan uang, harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” pungkas M. Batubara.
