Jakarta,libastime.com- Mabes Polri menggelar konferensi pers Selasa 3/11/2026 pada pukul 19.00 wib, terkait pengungkapan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam konferensi pers yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Mabes Polri tersebut, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan agenda konferensi pers yang kemudian memaparkan perkembangan penanganan perkara melalui keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin.
Dalam pemaparan tersebut, Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Sfrudin mengungkap telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi.
Ketiga tersangka tersebut disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk kepentingan proses penyidikan.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon melalui sistem Interception Management System (IMS) tanpa memenuhi prosedur dan dasar kewenangan hukum yang sah.
Penyidik menjelaskan bahwa mekanisme penyadapan yang sesuai ketentuan harus melalui proses verifikasi terhadap nomor yang akan dimasukkan ke dalam sistem, serta wajib memenuhi persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku.
Namun, dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem dan disadap tanpa melalui mekanisme serta dasar hukum sebagaimana mestinya.
Dugaan Penghapusan Hasil Sadapan, Jejak Digital Jadi Barang Bukti Penting
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah penyidik mengungkap adanya dugaan perintah penghapusan hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem sekitar Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak digital aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan.
Seorang pelapor yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Bareskrim Polri melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 orang saksi serta tiga orang saksi ahli.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, di antaranya 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, flashdisk, serta sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Proses pengungkapan perkara dilakukan melalui pendekatan Scientific Crime Investigation guna memperkuat pembuktian secara ilmiah, menelusuri jejak digital, serta mengungkap keterlibatan masing-masing pihak.
Penyadapan Tidak Boleh Dilakukan Tanpa Dasar Kewenangan Hukum
Dalam keterangannya, penyidik menegaskan bahwa kegiatan pemantauan dan penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan undang-undang, memenuhi prosedur, serta dilaksanakan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyidik juga merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengenai tata cara penyadapan dalam rangka penegakan hukum.
Prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kerahasiaan informasi merupakan aspek penting yang harus dijamin dalam setiap pelaksanaan penyadapan.
Apabila dugaan penyadapan tanpa kewenangan hukum tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum. tutup Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Sfrudin.
Tiga Tersangka Dijerat Ketentuan Pidana
Berdasarkan pemaparan penyidik, ketiga tersangka dipersangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain:
1, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan penyadapan atau intersepsi secara melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
2, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan akses tanpa hak terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Untuk ayat (2), ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3, Ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dugaan perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik secara melawan hukum.
Penerapan ketentuan pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan, dengan memperhatikan unsur tindak pidana, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pengungkapan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia dan sejumlah elemen strategis masyarakat memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka oleh penyidik.
Siapa sebenarnya yang memberikan perintah penyadapan? Siapa yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sistem IMS? Berapa jumlah keseluruhan nomor telepon yang menjadi sasaran? Apakah hasil penyadapan pernah diserahkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak lain? Siapa yang memerintahkan penghapusan data dan bagaimana proses penghilangan jejak digital tersebut dilakukan?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti hanya pada penetapan tiga orang tersangka.
Bareskrim Polri juga diharapkan mengungkap secara terang kemungkinan adanya pihak lain, termasuk dugaan rantai komando, pihak yang mengendalikan akses sistem, serta motif di balik aktivitas penyadapan tersebut.
Penyidik menyatakan bahwa pengungkapan perkara ini masih merupakan tahap awal. Proses penyidikan akan terus dikembangkan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan komunikasi, serta kepastian hukum dalam penggunaan teknologi penyadapan.
Publik kini menanti sejauh mana Bareskrim Polri mampu mengungkap seluruh konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dan tujuan penggunaan sistem penyadapan tersebut. (Tim)
