Jakarta— Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman memilih irit bicara saat dikonfirmasi mengenai hasil Retret Sekda se-Indonesia yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Forum nasional itu seharusnya menjadi wadah bagi para Sekda memperjuangkan nasib fiskal daerah di tengah restrukturisasi besar-besaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Namun, ketika ditanya soal langkah konkret Pemkab Pasaman menghadapi tekanan fiskal tahun 2026, Sekda Pasaman justru enggan memberikan penjelasan rinci. “
Sikap bungkam tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat banyak daerah saat ini mengeluhkan ketidakpastian arah kebijakan TKD. Beberapa Sekda provinsi dan kabupaten lain bahkan telah menyampaikan usulan dan kritik terbuka terhadap kebijakan pengalihan dana, sementara Pasaman tampak memilih menunggu keputusan pusat.
Padahal, Pasaman termasuk daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pengalihan TKD ke skema berbasis kinerja berpotensi menekan ruang fiskal Pasaman hingga dua digit persen.
Sejumlah pengamat menilai, sikap pasif Pemkab Pasaman bisa berdampak serius terhadap layanan dasar publik di masa depan. “Kalau daerah tidak bersuara, otomatis alokasi fiskalnya bisa makin tergerus,” ujar salah satu analis kebijakan publik Sumbar yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Daerah Pasaman belum memberikan penjelasan resmi terkait hasil konkret keikutsertaan mereka dalam Retret Sekda se-Indonesia.
