Pasaman Barat – Libastimenews.com.
Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) melontarkan kritik keras terhadap tindakan sejumlah preman yang diduga utusan Humas PT GMK. Mereka mendatangi rumah wartawan dan melayangkan ancaman agar pemberitaan terkait aktivitas tambang biji besi di Air Bangis dihentikan.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga mencoreng wajah dunia usaha di Sumatera Barat.
Baca Juga:
https://libastime.com/sukarela-pakai-jatuh-tempo-publik-sebut-sdn-21-dua-koto-menodai-aturan/
“Kalau perusahaan modern masih mengandalkan teror dan intimidasi, itu tandanya mereka gagal memahami arti keterbukaan. Dunia usaha seharusnya membangun reputasi lewat transparansi, bukan dengan mengirim preman untuk membungkam suara kritis,” tegas Ahmad Husein Batu Bara, Sabtu (13/9).
Menurutnya, alasan yang dilontarkan utusan Humas PT GMK bahwa wartawan bukan putra daerah adalah logika sesat. Wartawan, jelas Ahmad Husein, memiliki mandat konstitusional untuk melakukan fungsi kontrol sosial, di manapun ia berada.
“Ini bukan soal putra daerah atau bukan, ini soal hak publik untuk tahu. Jika ada penyalahgunaan atau dampak negatif dari aktivitas tambang, pers wajib menulis. Dan siapa pun yang menghalangi, itu sama saja mengkhianati demokrasi,” katanya.
P2NAPAS menyatakan akan melaporkan insiden ini ke aparat penegak hukum. Intimidasi terhadap wartawan bukan hanya melanggar UU Pers, tetapi juga merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.
Lebih jauh, Ahmad Husein Batu Bara mengingatkan PT GMK bahwa era corporate social responsibility menuntut perusahaan untuk merangkul masyarakat dan media, bukan memusuhinya.
“Kalau PT GMK tidak bisa menghormati pers dan masyarakat, berarti mereka tidak pantas mengklaim diri sebagai perusahaan modern. Rakyat Pasaman Barat butuh investasi yang beradab, bukan investasi yang arogan,” tutupnya.
Redaksi.
Editor: Libastimenews.com
