Pekanbaru,Riau, libastime.com- Penanganan sejumlah persoalan hukum yang melibatkan Christina Simamora (41), seorang bidan desa dari Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), menjadi sorotan. Setelah berulang kali menempuh jalur pengaduan internal kepolisian, Christina mengaku belum memperoleh kepastian yang diharapkan dan meminta Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat memberikan perhatian serius terhadap perkara yang dipersoalkannya.
Pada Senin (19/10/2026), Christina Simamora bersama anaknya dan keluarga juga anggota pemanen kebun sawitnya menghadiri gelar perkara khusus di lingkungan Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Polda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru. Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, menurut keterangannya, belum menghasilkan penjelasan atau keputusan yang memberikan kepastian atas pengaduannya.
Christina Simamora bidan desa di Rohil mengaku telah melaporkan sejumlah dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara dirinya kepada Propam, Wasidik Polda Riau, hingga Mabes Polri. Ia meminta agar setiap pengaduan diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Semua sudah saya paparkan, dokumen kami paparkan kepenyidik di dalam gelar perkara khusus di lantai 4 Polda Riau udah Saya kembangkan dan paparan semua dan Saya berharap di sinilah kami mendapatkan keadilan. Kami berharap Wasidik Polda Riau bisa mengawasi penyelidikan secara berimbang,” ujar Christina Simamora di depan gerbang Polda Riau kepada wartawan.
Gelar Perkara Khusus, Apa Hasil dan Tindak Lanjutnya?
Gelar perkara khusus di lantai 4 Polda Riau tersebut menjadi salah satu titik penting bagi Christina Simamora untuk meminta penjelasan atas sejumlah persoalan yang menurutnya belum tuntas.
Ia mempersoalkan penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan pencurian buah kelapa sawit, dilahan sawitnya dugaan penelantaran anak oleh suaminya yang disebut berinisial Rud, serta persoalan dokumen yang menurut pengakuannya berkaitan dengan hibah tanah.
Christina menyebut perkara yang membuat dirinya berstatus tersangka bermula pada 2024. Ia mengaku tidak memahami dasar penetapan status tersebut karena, menurut keterangannya, buah sawit yang dipersoalkan berasal dari kebun miliknya sendiri.
Ia juga mempertanyakan bukti yang dijadikan dasar penanganan perkara tersebut. Christina mengklaim bahwa dalam gelar perkara khusus, bukti yang dimintanya untuk menjelaskan dugaan tindak pidana itu belum diperlihatkan kepadanya.
Pernyataan tersebut perlu diuji melalui dokumen perkara, administrasi penyidikan, serta penjelasan resmi penyidik yang menangani kasus bersangkutan.
Pertanyaan mendasarnya: apa dasar hukum dan alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara tersebut, bagaimana hasil evaluasi Wasidik, dan langkah konkret apa yang akan dilakukan setelah gelar perkara khusus?
Publik berhak memperoleh penjelasan yang proporsional mengenai proses penegakan hukum, tanpa mendahului kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan pelanggaran.
Persoalan Kebun Sawitnya dan Hubungan Para Pihak Perlu Diklarifikasi
Dalam keterangannya, Christina menyebut pelapor dalam perkara dugaan pencurian sawit tersebut merupakan mantan asisten bidannya yang berinisial Ti yang dinikahi suaminya inisial Rud.
Christina membantah tuduhan pencurian itu. Ia mengklaim kebun yang dipersoalkan merupakan kebun miliknya, sedangkan kebun milik Ti berada sekitar dua kilometer dari lokasi tersebut.
Ia (Christina Simamora) juga menyampaikan informasi saya sama suami saya inisial Rud kami bercerai tahun 2024 jadi harta kami berdua dapat itu tentu harta gono-gini harta bersama dan mengenai hubungan pribadi antara Ti asisten bidan saya dan Rud, suaminya. Namun, informasi mengenai hubungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rekayasa laporan atau pelanggaran hukum dalam proses penyidikan.
Untuk memastikan duduk perkara, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, titik koordinat kebun, bukti panen, keterangan pekerja, laporan polisi, serta alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara.
Pihak pelapor dan penyidik juga perlu diberikan kesempatan menjelaskan dasar laporan serta proses hukum yang telah dijalankan.
Christina turut mengungkapkan pengalamannya ketika berada di Polres Rohil pada September 2024. Ia mengaku berada di kantor kepolisian selama dua malam tiga hari terkait perkara yang disebut berkaitan dengan dugaan pencurian sawit.
Menurut Christina, dirinya mempertanyakan status hukum keberadaannya saat itu. Ia mengklaim akhirnya pulang tanpa menerima surat penangkapan maupun surat penahanan.
Dalam keterangannya yang lain, Christina juga mengaku pernah menjalani pemeriksaan sejak sekitar pukul 24.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB. Ia menyatakan bahwa selama berada di kantor polisi, dirinya dan pihak lain tidak memperoleh waktu istirahat dan makan sebagaimana yang diharapkannya.
“Saya juga ingin laporkan penyidik. Masa kami di-BAP tengah malam sampai subuh, dimulai sekitar pukul 24.00 hingga pagi pukul 06.00. Tidur di lantai dua hari dua malam, tak dikasih istirahat dan makan. Saya pernah paparkan kepenyidik Polres Rohil persoalan ini.” ungkap Christina Simamora.
Untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur, perlu diperiksa berita acara pemeriksaan, catatan kehadiran dan keberadaan Christina, surat perintah yang relevan, administrasi penangkapan atau penahanan apabila diterbitkan, serta keterangan petugas yang bertugas.
Kepolisian perlu memberikan penjelasan mengenai status hukum Christina pada saat itu dan dasar administrasi setiap tindakan yang dilakukan.
Perkara Disebut Berjalan Bertahun-tahun, SP3 Perlu Dijelaskan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan ialah informasi mengenai penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Dalam pemberitaan sebelumnya, Christina mengaku terkejut setelah memperoleh informasi bahwa perkara yang berkaitan dengan laporannya disebut telah dihentikan. Ia menyebut proses penanganan perkara telah berlangsung sekitar dua tahun empat bulan.
Informasi mengenai SP3 tersebut perlu dipastikan melalui dokumen resmi. Masyarakat perlu mengetahui perkara mana yang dihentikan, siapa yang menerbitkan surat tersebut, apa alasan penghentiannya, serta kapan surat itu diterbitkan.
Penting pula membedakan status setiap perkara yang disampaikan Christina. Penghentian penyidikan atas satu perkara tidak otomatis berarti perkara lain yang berkaitan dengan dugaan penelantaran anak, persoalan tanah, atau pengaduan terhadap penyidik juga dihentikan.
Karena itu, penjelasan resmi mengenai nomor laporan polisi, tahapan penanganan, status hukum terkini, dan dasar penghentian apabila ada menjadi hal mendasar untuk mencegah simpang siur informasi.
Christina Berharap Bisa Bertemu Kapolda Riau.
Christina mengatakan telah berulang kali berupaya bertemu Kapolda Riau untuk menyampaikan langsung pengaduannya. Ia mengaku telah berada di Pekanbaru selama sekitar satu minggu demi memperjuangkan kejelasan atas persoalan yang dihadapinya.
Ia berharap Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat membuka ruang pengaduan dan memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional.
Christina juga menyampaikan rencana untuk kembali berupaya menemui Kapolda Riau pada Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, masyarakat yang datang dari daerah membutuhkan akses pelayanan hukum yang jelas dan tidak berlarut-larut tanpa penjelasan mengenai perkembangan perkara.
Harapan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, penilaian atas dugaan pelanggaran tetap harus didasarkan pada pemeriksaan objektif dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
AMAN Minta Kapolda Riau Beri Perhatian Serius.
Sekretaris Jenderal Aliansi Media Nasional (AMAN), Saipul Lubis, sebelumnya meminta Kapolda Riau memberikan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan Christina.
Ia berharap pengaduan yang telah menempuh proses panjang itu memperoleh kejelasan dan tidak berhenti pada rangkaian pemeriksaan tanpa informasi mengenai hasil maupun tindak lanjutnya.
Pengawasan internal kepolisian memiliki peran penting untuk memastikan penanganan perkara sesuai prosedur. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan secara memadai kepada pihak pengadu sesuai ketentuan.
Polda Riau dan Polres Rohil Perlu Menjawab Sejumlah Pertanyaan
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi kepada Polda Riau dan Polres Rokan Hilir.
Pertama, kepada Wasidik Polda Riau: apa hasil gelar perkara khusus pada 19 Oktober 2026, apakah terdapat rekomendasi atau petunjuk kepada penyidik, dan kapan pengadu akan menerima informasi resmi mengenai tindak lanjutnya ?
Kedua, kepada Polres Rohil: apa dasar hukum dan alat bukti dalam perkara dugaan pencurian sawit yang dipersoalkan Christina, bagaimana status perkara saat ini, serta apakah terdapat surat penangkapan atau penahanan yang diterbitkan pada September 2024 ?
Ketiga, terkait SP3: apakah benar surat penghentian penyidikan telah diterbitkan, perkara mana yang dihentikan, apa dasar hukumnya, dan apakah pemberitahuan kepada pihak terkait telah dilakukan sesuai prosedur ?
Keempat, terkait pengaduan terhadap penyidik: apakah Propam atau unit pengawasan terkait telah memeriksa laporan Christina, dan apakah sudah ada hasil pemeriksaan atau tindak lanjut administratif ?
Kelima, terkait dugaan penelantaran anak dan persoalan dokumen hibah tanah: bagaimana status masing-masing laporan, siapa unit yang menangani, serta langkah apa yang masih diperlukan untuk memberikan kepastian hukum ?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak hanya berkembang melalui pernyataan sepihak, melainkan dapat dinilai berdasarkan dokumen dan keterangan resmi seluruh pihak.
Kepastian Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Proses Administratif
Perkara Christina menjadi pengingat bahwa pengaduan masyarakat harus ditangani dengan prosedur yang jelas, komunikasi yang memadai, serta pengawasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Kepastian hukum bukan berarti setiap pengaduan harus berakhir sesuai keinginan pelapor. Kepastian hukum berarti setiap perkara diperiksa secara objektif, keputusan diambil berdasarkan hukum dan alat bukti, serta pihak terkait memperoleh penjelasan mengenai status dan mekanisme tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila ada dugaan pelanggaran prosedur, mekanisme pengawasan harus memberikan ruang pemeriksaan yang objektif. Apabila tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara proporsional.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polda Riau maupun Polres Rokan Hilir mengenai substansi pengaduan, hasil gelar perkara khusus, dan dokumen yang dipersoalkan Christina.
Tim membuka ruang seluas-luasnya bagi Kapolda Riau, Wasidik Polda Riau, Polres Rohil, penyidik terkait, pihak pelapor berinisial Ti, serta pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah dan akan memperbarui informasi berdasarkan dokumen serta keterangan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. (Tim)
